CARAPANDANG - Polemik pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter kontroversial "Pesta Babi" terus memanas setelah sejumlah pemutaran di berbagai daerah dibubarkan aparat dan pihak kampus. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani kini memerintahkan komisi terkait untuk menyelidiki insiden tersebut.
Film karya sineas Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini mengangkat isu tentang konflik tanah adat dan kerusakan ekologis di Papua Selatan, di mana hutan adat diklaim dirampas untuk perluasan perkebunan dan proyek strategis nasional.
Pembubaran yang paling menarik perhatian terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara, pada Jumat (8/5/2026). Komandan Distrik Militer (Dandim) 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, secara langsung menghentikan pemutaran yang digelar di Benteng Oranje.
"Yang saya soroti adalah tentang judulnya yang provokatif. Bannernya yang provokatif. Itu saja," ujar Dandim yang mengaku memantau penolakan di media sosial sebelum bertindak.
Insiden serupa juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Rektorat Universitas Mataram (Unram) membubarkan nobar pada Kamis (7/5), disusul Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sehari kemudian.
Sebelumnya, Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram juga telah melarang kegiatan serupa pada 27 April.
Menanggapi polemik ini, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan pernyataan tegas pada Selasa (12/5/2026).
