"Itu tuduhan serius, londo ireng itu frasa yang digunakan untuk pengkhianat bangsa, orang Indonesia yang membela Belanda ketika perang. Sementara jurnalis dan media itu adalah salah satu elemen penting bangsa Indonesia," ujar Bayu mengutip Tribunnews.
Senada, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menilai pelabelan tersebut adalah tuduhan tak berdasar dan berlebihan.
Ia menegaskan bahwa kritik adalah ekspresi wajar warga negara untuk mengawasi kinerja pejabat publik.
Mengutip laporan Tribunnews, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengkritik pernyataan tersebut sebagai bentuk perendahan terhadap harkat dan martabat rakyat.
Ia mencatat ini bukan kali pertama Presiden menggunakan diksi keras dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menegur Kepala Negara.
Ray bahkan mendaftar setidaknya enam pernyataan kontroversial Prabowo sebelumnya, mulai dari "endasmu", "bajingan", hingga "antek-antek asing", dan menilai tuduhan "Londo Ireng" tak pernah dibuktikan secara nyata kepada publik.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai pelabelan ini bukan candaan, melainkan pengkhianatan terhadap mandat UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat.
Ia mengingatkan bahwa ucapan presiden dapat digunakan sebagai pembenaran untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi kelompok masyarakat sipil.
