Di saat yang sama, modus kejahatan digital berkembang cepat, mulai dari phishing konvensional hingga penggunaan teknologi deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang semakin sulit dibedakan dari komunikasi asli.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjut Pratama, juga mencatat miliaran anomali trafik siber dengan sektor keuangan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap serangan. Dalam situasi tersebut, ia menilai masyarakat perlu membangun cara pandang baru terhadap keamanan digital.
Menjadi korban berarti kehilangan data atau aset tanpa kesadaran dan persetujuan. Sebaliknya, “berkurban” dalam keamanan siber berarti secara sadar melakukan langkah-langkah perlindungan meskipun terkadang terasa kurang praktis.
Misalnya, memasang autentikasi dua faktor, mengganti kata sandi secara berkala, atau meluangkan waktu memverifikasi pesan yang mengatasnamakan bank dan lembaga resmi. “Pengorbanan kecil itu justru melindungi aset digital kita,” katanya.
Pratama menilai tantangan utama Indonesia masih terletak pada rendahnya budaya keamanan digital. Masyarakat, menurutnya, masih mudah tergiur hadiah palsu, tautan mencurigakan, maupun aplikasi yang meminta akses berlebihan terhadap data pribadi.
Kondisi itu membuat banyak warga menjadi pihak yang dirugikan tanpa pernah menyadari risiko yang dihadapi. “Dalam dunia digital, rakyat sering menjadi pihak yang tidak pernah diajak berunding ketika data mereka diperdagangkan atau identitas mereka dipalsukan,” ujarnya.
