Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.

Menurut Luhut, teknologi kecerdasan artifisial dapat membantu pemerintah memberikan penilaian atau skor terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan dapat lebih tepat sasaran.

“Ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena data pelaku usaha dapat dipantau dengan jelas,” ujarnya.

Ia menambahkan Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital terintegrasi berbasis AI.

Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa, sistem tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemantauan program secara lebih efektif.

Luhut menyebut seluruh proses mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan dapat dipantau secara waktu nyata untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan.

“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” kata Luhut.

Ia juga menegaskan pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam transformasi digital pemerintahan.

“Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.