Beranda Politik Pakar Hukum Serukan Reformasi Kultural Radikal untuk Polri

Pakar Hukum Serukan Reformasi Kultural Radikal untuk Polri

Suparji menilai bahwa perdebatan mengenai kedudukan kelembagaan Polri, apakah di bawah Presiden atau kementerian, tidak perlu diperpanjang.

0
Ilustrasi

Prof. Suparji juga mengangkat persoalan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang dinilai berdampak pada lambannya penanganan perkara. Ia menekankan perlunya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas SDM.

"Sekarang mungkin banyak perkara-perkara yang tidak bisa jalan karena kekurangan penyidik, di mana tidak lolos sertifikasi dan lain sebagainya," ujarnya.

Yang tak kalah penting, ia menyerukan penguatan pengawasan eksternal terhadap Polri. Suparji mendorong agar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diperkuat sehingga pengawasan dapat lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

"Penguatan Kompolnas sehingga pengawasan yang lebih efektif, bisa menimbulkan efek jera, bukan sebagai sarana imunitas kepolisian," katanya.

Untuk itu, ia meminta Polri didorong untuk menjadi institusi yang cerdas, bukan menjadi lembaga superbody yang penuh dengan sifat otoritarianisme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkait
Berita Terkait