Selanjutnya dia menyambut terbuka dengan adanya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini. Baginya, aksi turun ke jalan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

"Setiap kebijakan yang dihasilkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," jelasnya.

Nusron mengingatkan, pejabat publik di era sekarang tidak boleh antikritik. Mereka wajib memiliki keterbukaan untuk mendengarkan berbagai pandangan miring sekalipun, sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada publik.

Terlebih dalam momentum Bulan Pancasila saat ini, pemerintah mendorong tebalnya budaya dialog dan evaluasi berkelanjutan. Tujuannya, agar setiap kebijakan yang diteken selaras dengan ideologi bangsa.

“Ini di Bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai apa tidak? Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak? Kalau belum, ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai,” katanya.

Lewat paradigma ini, kementeriannya tidak lagi memandang demonstrasi mahasiswa sebagai batu sandungan atau hambatan kerja. Sebaliknya, aksi tersebut ditempatkan sebagai alarm evaluasi yang sangat berharga.

Politisi Golkar ini pun menggaransi, setiap poin tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam unjuk rasa akan dikaji secara mendalam. Masukan tersebut bakal dijadikan bahan bakar untuk menyempurnakan regulasi agraria dan tata ruang demi kesejahteraan rakyat luas.