CARAPANDANG - Indonesia mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dunia. Dalam forum perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus membahas tata kelola AI, Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan aturan AI global.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Selasa (07/07/2026). Forum yang dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres itu dihadiri 108 negara anggota PBB, termasuk para kepala pemerintahan, menteri, dan pemimpin organisasi internasional untuk membahas arah tata kelola AI dunia.
Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan koalisi global yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Indonesia juga mendorong harmonisasi regulasi lintas negara serta penyusunan standar internasional yang mampu melindungi anak dari eksploitasi algoritma tanpa menghambat inovasi dan transformasi digital.
Berbeda dengan banyak negara yang masih menyusun kerangka kebijakan AI, Indonesia hadir membawa pengalaman nyata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
