Untuk itu, dia mengatakan harus ada keinginan dari kepala daerah untuk mencari ide kreatif dan inovatif guna meningkatkan PAD, tanpa membebani masyarakat. Dengan PAD yang bertambah, kemudian APBD pun meningkat, maka fasilitas publik seharusnya memiliki kualitas yang baik.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa revisi aturan itu pun perlu memasukkan reward and punishment kepada kepala daerah berdasarkan capaian kinerjanya.
Dia pun menyerahkan sepenuhnya reformulasi hak keuangan kepala daerah itu kepada pemerintah. Namun, dia meminta agar aturan itu nantinya lebih proporsional dan adil bagi para kepala daerah.
"Ujungnya salah satunya kita tentu berharap potensi penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, bisa kita minimalisir," kata Rifqinizamy.
