Dia pun menegaskan bunyi pasal yang sama dalam Konstitusi namun di ayat selanjutnya, yang menerangkan soal keserentakan.

"Ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini pemilihan umum yang harusnya dilakukan 5 tahun sekali untuk memilih, memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota lewat ayat yang sama," tuturnya.

Atas dasar hukum konstitusional tersebut, Rendy menganggap masyarakat tidak memperhatikan hal krusial dalam putusan MK, yang mengubah ketentuan model keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Sekarang, lewat keputusan yang kali ini, maka yang terjadi adalah, yang dalam perhatian publik, saya mau katakan orang sekarang terjebak dalam euforia jeda 2 tahun, yang diinginkan oleh penyelenggara KPU-Bawaslu se-Indonesia, itu pikiran kecilnya," ucapnya.

"Tapi pikiran besarnya yang terlewat di sini adalah, lewat euforia orang-orang seluruh di Indonesia, orang-orang luput bahwa MK menabrak konstitusi. Karena jelas tugas MK adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," katanya.