CARAPANDANG - Komisi XIII belum menyetujui permintaan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun diusulkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk 2027 dengan meminta kementerian tersebut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi.
“Pak Menteri ketika Pak Presiden berpidato di sini (DPR RI) spiritnya adalah efisiensi dan ruang fiskal yang sempit semakin sulit bernapas, usulan menteri untuk kenaikan anggaran kami belum bisa setujui, jadi kita sama menjadi teladan, semua mitra Komisi XIII jadi teladan untuk spirit Pak Presiden untuk efisiensi apalagi untuk hal-hal yang sifatnya fisik dan dukungan birokrasi,” kata Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam rapat kerja dengan Kemenimipas terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Senayan, Jakarta, yang disimak melalui TV Parlemen, Kamis.
Ia mengingatkan seluruh mitra Komisi XIII mendukung kebijakan efisiensi Presiden Prabowo dan menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga lainnya.
“Kita sama-sama menunjukkan spirit Pak Presiden yang luar bisa, kita terjemahkan dalam kerangka operasional yang sama satu tarikan napas,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, hampir semua fraksi menyatakan belum bisa menyetujui permintaan tambahan anggaran Kemenimipas tersebut dan memberikan catatan perbaikan RKA dan RKP 2027 kepada Menteri Imipas Agus Andrianto beserta jajaran.
