CARAPANDANG - Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyoroti sikap pemerintah terkait ricuh demo yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini. Menurutnya ada sikap "gagal paham" yang terjadi.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, menyikapi pernyataan Prabowo bersama dengan pimpinan lembaga negara partai politik pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo dan para pimpinan partai politik gagal paham merespons dinamika sosial politik dan ekonomi yang menimbulkan kemarahan publik akhir-akhir ini melalui demonstrasi di berbagai daerah.
"Ini bukan hanya soal pernyataan para anggota DPR yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan rakyat akibat kebijakan yang tidak pro rakyat, sehingga solusinya adalah dengan hanya menonaktifkan anggota DPR dari berbagai partai tersebut," tulis Koalisi dalam pernyataan sikap mereka.
Lembaga-lembaga dalam Koalisi masyarakat sipil yang selama ini mendampingi masyarakat secara langsung, melakukan riset, melakukan pendidikan publik dan mengkritisi jalannya pemerintahan dan negara, melihat bahwa ini Ini adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang bermuara pada pemborosan uang rakyat dan tindakan-tindakan korup untuk kepentingan pejabat di tengah kesulitan rakyat.
Pengaturan gaji dan tunjangan pejabat negara, anggota DPR, Direksi dan Komisaris-komisaris BUMN yang sangat tinggi dan sangat jauh dari rata-rata pendapatan rakyat.
