CARAPANDANG.COM - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya digitalisasi pemilihan umum (pemilu) yang tetap berlandaskan pada prinsip dasar demokrasi.
“Digitalisasi pemilu bukan berarti masyarakat dapat memilih secara sembarangan tanpa sistem yang terjamin. Tantangannya kemudian adalah bagaimana teknologi dapat diimplementasikan dengan tetap memenuhi prinsip luber jurdil,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan hal itu pada acara Penandatanganan Letter of Intent (LOI) kerja sama penyediaan teknologi pemilihan elektronik (e-voting) pada Digital Election Simulation Lab (DESLab) antara Kemendagri dan PT Inti Konten Indonesia (INTENS) di Command Center BSKDN.
Ia mengatakan digitalisasi pemilu bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan bagian dari upaya strategis memperkuat kualitas demokrasi.
Namun demikian, implementasinya harus tetap menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
Dirinya menjelaskan BSKDN sebagai unit strategis di Kemendagri berperan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui policy brief berbasis kajian.
Salah satu isu strategis yang tengah dikembangkan adalah perbaikan sistem pemilihan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan kepala daerah, termasuk penguatan sistem politik yang mendukungnya.
