Ia mengakui bahwa data desil yang menjadi dasar kebijakan saat ini belum sempurna. Pada 2025, Kemensos baru mampu melakukan verifikasi lapangan terhadap sekitar 12 juta KK.
Meski demikian, perbaikan data dinilai mendesak untuk mengoreksi ketidaktepatan sasaran yang selama ini terjadi, termasuk pada program bantuan sosial lain seperti PKH dan Bantuan Sembako yang ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran.
Alokasi penerima PBI JK secara nasional tetap sama dengan tahun 2025, yakni 96.800.000 jiwa dengan nilai anggaran Rp48,787 triliun.
Tujuannya adalah menurunkan kesalahan inklusi (orang yang seharusnya tidak dapat bantuan justru mendapatkannya) dan eksklusi (orang yang berhak justru tidak mendapatkannya), sehingga bantuan benar-benar sampai kepada kelompok paling membutuhkan, termasuk penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir.
