Selain dampak ekonomi, JK juga menilai Indonesia perlu memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik internasional tersebut. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia dinilai perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas.

Ia menyebut pemerintah dapat memanfaatkan peran Indonesia dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perdamaian.

JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

"Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar," katanya.

Ia mengingatkan jika pengeluaran negara tidak dikendalikan, risiko tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat, bahkan berpotensi mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas.