CARAPANDANG - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pasca peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 kembali menguat. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perubahan susunan kabinet akan menyasar sejumlah sektor, termasuk bidang politik, hukum, dan keamanan.

Salah satu nama yang paling santer disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet adalah pengusaha muda di bidang industri pertahanan, Norman Joesoef.

Norman, yang merupakan pendiri sekaligus CEO Republikorp, dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) yang lowong.

Posisi ini sebelumnya dijabat Marsekal (Purn.) Donny Ermawan Taufanto yang kemudian dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Isu ini memicu beragam respons dari para pimpinan partai politik koalisi. Mayoritas dari mereka mengaku belum menerima informasi resmi dan menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, mengaku belum mendengar adanya pembahasan spesifik dan menilai menteri-menteri di mitra kerjanya telah bekerja dengan baik.

Senada, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan partainya tetap fokus membantu pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden.