“BUMDesma harus diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun profesionalitas tata kelola. Dana pemberdayaan yang dikelola harus akuntabel dan transparan agar kepercayaan publik meningkat,” tegasnya.
Mahyeldi menambahkan, Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja antar-BUMDesma. Ia mendorong peningkatan kolaborasi, tidak hanya antar-BUMDesma, tetapi juga dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan seperti Bank Nagari.
“BUMDesma jangan berjalan sendiri-sendiri. Perlu sinergi dengan sesama BUMDesma dan pemerintah, sehingga tumbuh bersama menuju kemandirian ekonomi. Jika desa maju dan mandiri, maka daerah pun akan maju,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi juga mengajak BUMDesma untuk mengambil peran dalam rantai pasok program Millenium Bio Green (MBG) dari pemerintah pusat serta menjalin kemitraan dengan petani, peternak, dan UMKM lokal. Tujuannya agar perputaran ekonomi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah BUMDes/BUMNag di Sumatera Barat terus meningkat. Jika pada tahun 2024 tercatat sebanyak 713 unit, maka hingga September 2025 jumlahnya telah mencapai 828 unit.
