Dana tersebut harus mampu memperkuat pembangunan infrastruktur, menjaga keberlangsungan pelayanan dasar dan meningkatkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana.
"Tambahan dana dari pemerintah pusat harus benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Prioritasnya harus jelas, terutama untuk kebutuhan dasar dan pelayanan publik," ujarnya.
Di sisi lain, DPRD menyambut baik peningkatan anggaran pemberdayaan UMKM sebesar 46 persen atau sekitar Rp386 juta.
Hurisna meminta program tersebut tidak sekadar meningkatkan jumlah kegiatan, tetapi mampu memperkuat daya saing pelaku usaha dan memperluas pasar produk lokal.
"Penguatan UMKM harus menghasilkan manfaat yang terukur. Pelaku usaha perlu mendapatkan peningkatan keterampilan sekaligus akses pemasaran agar usaha mereka bisa berkembang dan memberikan tambahan pendapatan," katanya.
Untuk sektor infrastruktur, DPRD akan mencermati pelaksanaan perbaikan jalan, jembatan dan drainase serta revitalisasi Pasar Ibuh.
Legislatif juga mendorong percepatan pembangunan kembali Pasar Serikat agar aktivitas ekonomi pedagang dapat segera pulih pascakebakaran.
Sementara pada bidang kesehatan, DPRD memberi perhatian khusus terhadap rencana rehabilitasi Puskesmas Air Tabit dan delapan Pustu, pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit serta penambahan dua ambulans.
Menurut Hurisna, peningkatan sarana tersebut harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
