"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, serta manfaat nyata bagi peserta didik.
Apabila kesiapan belum menyeluruh, Lalu mengusulkan agar pembelajaran Bahasa Prancis diterapkan secara bertahap, misalnya sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu.
Sebelumnya, pada Oktober 2025, Presiden Prabowo juga sempat menginstruksikan hal serupa terkait Bahasa Portugis saat menjamu Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Jakarta.
Saat itu, Prabowo menyatakan Bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas pendidikan di Indonesia sebagai bentuk hubungan bilateral yang erat dengan Brasil.
Hingga berita ini diturunkan, Kemendikdasmen belum memberikan tanggapan resmi mengenai jadwal rapat kerja dengan Komisi X DPR maupun detail teknis penerapan kurikulum Bahasa Prancis di sekolah.
