CARAPANDANG - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, telah mendesak Kejaksaan Agung untuk mengawasi program-program pemerintahan yang baru, terutama di sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan desa.

"Kami mengharapkan Kejaksaan Agung dapat mengawasi program-program pemerintahan baru ini agar berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Nasir dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, pada hari Kamis.

Nasir menyoroti beberapa program strategis pemerintah seperti pembangunan rumah sakit, renovasi sekolah, pembangunan infrastruktur desa, dan intensifikasi lahan pertanian.

Lebih lanjut, Nasir menekankan pentingnya program desa sadar hukum yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang ia anggap sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Pada hari Rabu, tanggal 4 September, telah diadakan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat kerja dengan kedua institusi tersebut.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2025.