CARAPANDANG – Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Termasuk, memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Maka itu, dia mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan,"ujarnya.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa hasil sensus akan memberikan gambaran terkini mengenai dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, termasuk perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh.

Dia menilai data sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, penentuan prioritas anggaran, evaluasi program pemerintah, serta mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPR RI.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun mengatakan salah satu fokus utama Sensus Ekonomi 2026 ialah menghasilkan data yang lebih komprehensif mengenai kondisi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 65 juta unit UMKM di Indonesia. 

Oleh karena itu, kata dia, akurasi data melalui sensus sangat penting agar kebijakan pemberdayaan pelaku usaha sesuai dengan kondisi di lapangan.