Sebelumnya, BGN telah menyatakan akan memperketat pengawasan operasional SPPG. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan dapur SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diberi tenggat waktu satu bulan untuk mengurus perizinan.
Jika tidak dipenuhi, operasional dapur akan dihentikan sementara sebagai sanksi.
Pengawasan juga diperkuat dengan dasar hukum baru, yaitu Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG.
