CARAPANDANG – Belakangan ini, sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta. Padahal selama ini mereka memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Firman Soebagyo dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Dia mengatakan bahwa pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan bisa tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,"ujarnya.
Dia mengatakan bahwa kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas sehingga APBN tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembangunan nasional.
Dia menyoroti besarnya porsi anggaran negara yang sudah terserap untuk sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, hingga pembangunan infrastruktur.
"Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh," kata Firman.
Menurutnya negara-negara maju mampu berkembang bukan semata-mata karena kekuatan APBN, melainkan karena terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan kondusif bagi sektor swasta.
