“Bukan hanya mengatakan sesuai prosedur, tapi juga harus dibuka secara rinci: ke mana, untuk apa, dan apa output-nya. Itu bagian dari akuntabilitas,” katanya.
Mahasiswa semester akhir Unipo ini juga mengingatkan bahwa fungsi pers sebagai pilar demokrasi dilindungi undang-undang dan tidak boleh dibatasi dengan alasan apa pun.
“Jika media dibungkam, maka kontrol sosial akan lumpuh. Ini berbahaya bagi demokrasi di daerah,” tambahnya.
Dandi juga turut menyinggung kritik yang sebelumnya disampaikan Koordinator Aliansi Pemuda dan Kawal Pemerintah Daerah (Aliansi Pemuda dan Kawal Pemerintah Daerah), Wahyu Pilobu, yang mempertanyakan intensitas perjalanan dinas tersebut.
Menurutnya, suara masyarakat sipil justru harus dijadikan bahan evaluasi, bukan dipandang sebagai serangan personal.
“Kritik dari masyarakat adalah vitamin demokrasi. Bukan ancaman, tapi peringatan agar pejabat tetap berada di jalur yang benar,” ujar Dandi.
Di akhir pernyataannya, Dandi meminta seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjaga etika komunikasi publik dan menghormati kerja jurnalistik.
“Jangan alergi kritik. Jabatan itu amanah, bukan tameng. Kami di PJS Pohuwato akan terus mengawal kebebasan pers dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
DPC PJS Pohuwato pun siap memberikan pendampingan kepada jurnalis apabila terjadi upaya kriminalisasi atau tekanan akibat pemberitaan yang berimbang dan faktual.
