CARAPANDANG - Pemerintah Indonesia meminta agar standar global untuk pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) tidak menjadi hambatan baru yang membebani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara berkembang.

Mengutip laporan Antaranews, pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam Pertemuan Sherpa G20 ke-2 Presidensi Amerika Serikat di Washington DC.

"Indonesia meminta agar standar global AI bersifat fleksibel dan tidak berubah menjadi hambatan kepatuhan baru yang mendiskriminasi UMKM. Negara berkembang harus menjadi co-author dalam perumusan standar, bukan sekadar pelaksana kepatuhan," ujar Edi dalam keterangannya dikutip Antaranews, Rabu (8/7/2026).

Menurut Edi, tata kelola AI global harus dirancang secara inklusif sehingga tidak hanya mengakomodasi kepentingan negara maju, tetapi juga memperhatikan kapasitas dan kebutuhan negara berkembang.

Dalam agenda Innovation Working Group, Indonesia mendorong implementasi nyata G20 Roadmap for Cross-border Payments melalui interkoneksi sistem pembayaran berbasis kode QR lintas negara.

Langkah tersebut dinilai mampu memangkas biaya transaksi sekaligus meringankan beban pekerja migran dan UMKM.