Hal ini selaras dengan pendekatan Culture-Centered Approach (CCA) yang dikembangkan oleh Mohan J. Dutta (2021), kelompok marginal sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan sehingga pengalaman hidup mereka kurang terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kosongnya ruang dialog yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan berbagai persoalan yang masyarakat hadapi baik terkait ekonomi, sosial, maupun politik berpotensi tidak teridentifikasi. Adanya demontrasi menjadikan ruang menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh Masyarakat untuk menyampaikan bentuk tuntutan ke dalam bentuk partissipasi yang berupaya menghadirkan perspektif yang belum terlihat dalam proses kebijakan saat ini.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (feedback) bagi pemerintah. Kritik terhadap prioritas anggaran, biaya hidup, atau implementasi suatu program dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi dampak yang dirasakan di tingkat akar rumput di Negara Indonesia saat ini. Dengan kata lain, komunikasi dari masyarakat bukan hanya bentuk ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga sumber informasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
