Namun di dalam aturan DAK dan Peraturan Presiden (Perpres) serta peraturan LKPP terkait dengan pengadaan barang dan jasa, maka pekerjaan tahun anggaran 2023 dapat melampaui tahun anggaran dan diberikan konvensasi atau pemberian kesempatan untuk dapat menyelesaikan sisa pekerjaan dengan konsekuensi sanksi sebagaimana diatur dengan Perpres nomor 12 tahun 2022.
Karena diaturan Perpres dan LKPP itu kata Risdiyanto, dapat dilanjutkan pada tahun depan dengan sanksi pengenaan denda pada keterlambatan yang ada.
“Iya, diberi kesempatan 90 hari, namun apabila penyedia dapat menyelesaikan dengan waktu yang tepat, maka otomatis berpengaruh terhadap pengurangan denda. Artinya, apabila dilaksanakan hanya dalam waktu 5 atau 10 hari dari kesempatan yang diberikan 90 hari tersebut, maka itu tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan atau kenvensasi waktu”, ungkap Kadis PUPR, Risdiyanto Mokodompit.
