“Saya minta seluruh dokumen Readiness Criteria segera dipenuhi agar proses pengadaan barang dan jasa untuk ketiga kegiatan ini bisa dimulai lebih cepat, bahkan sebelum akhir Desember 2025,”tegas Bupati Saipul.
Bupati juga memberikan apresiasi atas kunjungan kerja kedua kalinya dari Kepala BPBPK beserta timnya ke Pohuwato.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat.
“Kunjungan ini sangat kami apresiasi. Ini bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pohuwato,”ujar Saipul.
Lebih lanjut, Bupati Saipul mengakui bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun efisiensi anggaran nasional, di mana seluruh daerah, termasuk Pohuwato, mengalami penyesuaian fiskal dari pemerintah pusat.
Namun, dirinya menegaskan komitmen untuk terus mencari solusi melalui koordinasi lintas kementerian agar pembangunan di Pohuwato tidak terhambat.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kami tetap berupaya agar pembangunan tetap berjalan. Kami melakukan koordinasi lintas kementerian agar Pohuwato bisa memperoleh dukungan pendanaan dari sumber-sumber APBN dan mekanisme pembiayaan lainnya,” ungkapnya.
