“Dengan akan diberlakukannya KUHP yang baru, maka penerapan pidana kerja sosial membutuhkan kesiapan bersama.
Alhamdulillah, hari ini kami sudah melakukan penandatanganan di hadapan Kajati dan Gubernur,” ujar Bupati Saipul.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan terobosan baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
Oleh karena itu, ia menilai penting adanya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami substansi undang-undang yang akan mulai diterapkan pada tahun depan.
“Ini hal baru dan perlu disampaikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui seperti apa penerapan undang-undang yang baru ini,” tambahnya.
Turut mendampingi Bupati Pohuwato dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulkifli Umar, Staf Ahli Bupati Amrin Umar, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato Fidi Mustafa, serta dr. Dian Ikagustina Tambunan.
