CARAPANDANG - Bangkok Metropolitan Administration (BMA) berencana meminta pemerintah untuk mendeklarasikan Bangkok sebagai daerah pengendalian polusi udara. Hal ini menyusul prediksi lonjakan tingkat PM2,5 dalam tujuh hari ke depan, melansir dari Bangkok Post, Kamis (30/1/2025).

Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt, mengungkapkan bahwa proposal ini akan diserahkan kepada kabinet minggu depan. Jika disetujui, BMA akan diberikan lebih banyak kekuatan untuk menangani polusi kabut asap.

BMA juga dapat mengakses dana lingkungan untuk mendukung upaya tersebut jika proposal tersebut disetujui. BMA telah mengambil sejumlah langkah untuk memerangi polusi PM2,5.

Salah satu langkahnya adalah melarang truk tidak terdaftar memasuki zona emisi rendah di jalan lingkar dalam kota. Untuk memantau pelanggaran, BMA telah memasang 259 kamera pengaman berteknologi AI, dan lebih dari 40.000 truk telah terdaftar sejauh ini.

Truk yang melanggar larangan akan dikenakan denda hingga 2.000 baht (Rp962.157). Untuk mengurangi dampak kabut asap, pemerintah juga menawarkan transportasi umum gratis.

Hal tersebut menyebabkan penggunaan kereta listrik meningkat 50% pada akhir pekan lalu. Kebijakan ini juga berhasil mengurangi lalu lintas di jalan-jalan yang dilalui kereta listrik sebesar 15%.