"AI mampu membantu pemerintah menganalisis data dalam jumlah sangat besar yang selama ini sulit dilakukan secara manual. Dampaknya bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga kualitas pengambilan kebijakan menjadi lebih baik karena didukung data yang akurat," katanya.
Di sisi lain, Nurul pun mengingatkan bahwa keberhasilan GovTech tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia, integrasi data antarlembaga, serta perlindungan keamanan siber.
"Kepercayaan publik menjadi fondasi utama transformasi digital. Karena itu penguatan keamanan siber dan tata kelola data harus berjalan beriringan,"ujarnya.
Selanjutnya dia mengatakan bahwa berbagai negara telah membuktikan bahwa GovTech mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila dibangun secara konsisten. Estonia misalnya, kata dia, dikenal sebagai pelopor pemerintahan digital dengan hampir seluruh layanan publik tersedia secara daring.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Singapura mengembangkan Smart Nation yang mengintegrasikan layanan pemerintah melalui identitas digital.
Selanjutnya Korea Selatan juga memanfaatkan AI dalam administrasi publik, sementara Uni Emirat Arab telah mengembangkan berbagai layanan pemerintahan berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
