Terkait kualitas gizi, menurut Netty, indikator utama MBG seharusnya terletak pada nilai gizinya. “Di banyak tempat, makanan bergizi itu hanya judul di atas kertas. Pada praktiknya masih banyak ditemukan makanan ultra-proses atau pabrikan,” katanya.
Menurut politisi PKS ini, kebijakan lanjutan seperti kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi juru masak, serta pembatasan akses dapur pada jam tertentu merupakan langkah positif. Namun, standar SLHS perlu diseragamkan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Dia pun menilai tantangan MBG juga berkaitan dengan kebiasaan makan masyarakat yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip gizi seimbang. Ia menyebut literasi gizi masih rendah, sehingga tidak jarang muncul permintaan menu makanan cepat saji seperti nugget atau burger.
“Ini menunjukkan masih ada disparitas antara idealisme menghadirkan makanan bergizi gratis dengan kebiasaan makan masyarakat,”ujarnya.
