CARAPANDANG - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp 1,6 triliun yang berasal dari tahun anggaran 2025, atau saat kepemimpinan Dadan Hindayana.

Mengutip laporan Kompas, tunggakan tersebut merupakan kewajiban atas berbagai kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun hingga kini belum dibayarkan.

"Tunggakan tahun 2025. Ada Rp 1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026," ujar Pelaksana Harian Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kompas, Jumat (17/7/2026).

Agustina memaparkan bahwa total tunggakan Rp 1.609.045.519.861 atau sekitar Rp 1,6 triliun itu terdiri dari 10 pos belanja.

Rinciannya antara lain belanja bahan untuk seragam dan keperluan operasional sebesar Rp 16,1 miliar, sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rp 111,6 miliar, dan jasa lainnya seperti event organizer dan publikasi Rp 330,4 miliar.

Adapun tunggakan terbesar adalah belanja modal untuk pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 1,04 triliun.

Selain itu, terdapat pula tunggakan bantuan pemerintah untuk program MBG tahun 2025 sebesar Rp 100,6 miliar.

Agustina menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak ketiga atas keterlambatan pembayaran ini.