CARAPANDANG - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal 112 masyarakat Indonesia kurang gizi.
"Kami mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi apabila angka tersebut didasarkan pada data Susenas," kata Charles saat dihubungi, Jumat (31/7).
Ia mengatakan Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut.
Menurutya, Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung.
Ia mengatakan Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kemenkes.
"Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ujarnya.
Ia mengatakan kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat.
Menurutnya, hal itu juga penting untuk memperjelas tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
