CARAPANDANG -Â Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2024.
"Dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan signifikan pada anggaran bansos yang dikelola Kemensos," ungkapnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)
Pagu anggaran bansos pada 2024, sebagaimana tertuang dal APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun. Total anggaran itu naik sekitar 6,08% dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Adapun realisasi pencairannya hingga Februari 2024, atau bulan saat terselenggaranya Pemilu/Pilpres pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86% dari realisasi pada Februari 2023 yang senilai Rp 9,58 triliun.
Perubahan justru terjadi pada program perlindungan sosial (perlinsos) lain, seperti yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
"Ini akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIP Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah," terangnya. dilansir cnbcindonesia.com
"Dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan signifikan pada anggaran bansos yang dikelola Kemensos," ungkapnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)
Pagu anggaran bansos pada 2024, sebagaimana tertuang dal APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun. Total anggaran itu naik sekitar 6,08% dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Adapun realisasi pencairannya hingga Februari 2024, atau bulan saat terselenggaranya Pemilu/Pilpres pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86% dari realisasi pada Februari 2023 yang senilai Rp 9,58 triliun.
Perubahan justru terjadi pada program perlindungan sosial (perlinsos) lain, seperti yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
"Ini akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIP Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah," terangnya. dilansir cnbcindonesia.com
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Red Spark Umumkan Perpanjang Kontrak Megawati")
.jpg "Philadelphia Paksa New York Knicks Mainkan Gim 6")
.jpg "Menteri Budi Arie: Microsoft Kembangkan AI dan Cloud di Indonesia")
