Untuk mengatasi hal tersebut, Mahyeldi mengaku Pemprov Sumbar telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan penguatan kepada petani gambir. Salah satunya, dengan mensinergikan program pengembangan produk gambir dengan perguruan tinggi serta berupaya mendirikan badan layanan umum daerah (BLUD) khusus gambir.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumbar juga mulai memberikan pelatihan kepada petani gambir untuk mulai membuat produk turunan seperti mengolah produk mentah menjadi tanin dan katechin. dengan demikian diharapkan, harga jualnya menjadi lebih baik.

"Kita tentu tidak ingin, harga gambir ditentukan oleh pedagang dan eksportir. Karena jika harga turun drastis, petani gambir langsung menjadi pihak yang paling terdampak, itu yang harus kita lindungi," tegas Mahyeldi.

Sementara itu Rektor Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Yuliandri mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggunakan tinta berbahan baku gambir yang merupakan hasil inovasi perguruan tinggi tersebut pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Artinya, tinta hasil inovasi Unand akan digunakan dan akan disebar ke setiap tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilu serentak berlangsung.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar, luas lahan gambir di daerah itu saat ini sekitar 28.497 hektare yang terutama tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan da Limapuluh Kota.