Pemerintah Thailand juga telah membatasi akses truk enam roda di beberapa bagian ibu kota hingga Jumat (24/1/2025). Mereka menawarkan insentif untuk menghentikan pembakaran sisa panen dan sedang menguji metode baru untuk mengatasi polusi udara.

Metode tersebut seperti menyemprotkan air dingin atau es kering ke udara di atas kabut asap. Namun, langkah-langkah ini sejauh ini belum memberikan dampak signifikan.

Politisi oposisi mengkritik Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang saat ini berada di Davos untuk Forum Ekonomi Dunia. Perdana Menteri disebut tidak menangani masalah polusi udara dengan serius.

Para aktivis udara bersih terus mendesak pemerintah untuk mengesahkan undang-undang yang lebih komprehensif untuk mengatasi krisis polusi udara. Direktur Eksekutif Save the Children Thailand, Guillaume Rachou mendukung pengesahan Undang-Undang Udara Bersih tersebut.

Undang-undang tersebut diharapkan dapat disahkan pada akhir tahun ini. Aturan ini juga diharapkan dapat menangani semua dimensi krisis polusi udara dan melindungi warga dari dampaknya.