CARAPANDANG - Puncak Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024 atau Munas Perempuan 2024 akan segera digelar pada 20 April 2024 di Badung, Bali. Sebagai ujung dari rangkaian proses partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal, Munas Perempuan akan mengangkat berbagai usulan dari akar rumput untuk dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

“Ini (Munas Perempuan) menjadi peluang baik untuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal menyampaikan kepentingannya. Praktik baik kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan pemerintah merupakan modalitas yang kuat karena pemerintah memiliki keterbukaan, komitmen, rekoknisi dan dukungan untuk mewadahi dan mengakomodasi aspirasi perempuan,” ujar Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Titi Eko Rahayu, Selasa (16/4).

Titi Eko menjelaskan Munas Perempuan 2024 bertujuan mewadahi partisipasi yang bermakna dari perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal dan merumuskan 9 agenda. “Munas ini juga untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan perempuan akar rumput untuk memajukan hak perempuan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta mendapatkan dukungan publik terkait partisipasi perempuan dan isu-isu yang didesakkan  perempuan untuk menjadi prioritas pembangunan,” tambah Titi Eko.