"Kita tengok ke bawah ke tingkat Desa, di Desa ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) DPRnya Desa, lihat mereka insentif dikisaran 45 ribu sampai 60 ribu perhari, diinginkan dari BPD apa ? Tanggung jawab mengawasi duit miliyaran, apa bisa maksimal, tidak ! kira-kira antara hak dan kewajiban, sebaliknya DPRD besar insentifnya, pasti fokus dalam bekerja, fokus dalam membahas, membuat regulasi, DPRD fokus dalam membahas anggaran dan fokus dalam pengawasan", katanya.

Suksesnya kerja di 3 pokok dan fungsi DPRD, menurut Rahmat, di back up full oleh aparatur, baik administrasi di DPRD dan penjabarannya di tingkat lapangan. Maka, logis yang kita bahas hari ini, hal ini sudah menjadi tuntutan publik agar semua berjalan lancar, normal dan maksimal dalam proses kita dalam bernegara.

"Dan itu yang menjadi jawaban-jawaban saya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu yang japri ke saya. Ada juga yang japri begini. Rahmat, nantinya kalau gaji naik, harga juga akan naik ? Saya jawab, bapak ibu itu hoax dan belum ada studi yang menemukan itu, kita tengok jakarta, tunjangan besar, beras juga harganya 100 ribu kan tidak", ungkap Rahmat.

"Lagi-lagi kuncinya ada di PAD. Lihat daerah-daerah lain, PAD besar insentifnya juga besar, UU Otonomi daerah menuntut legislatif hari ini berpikir dan bekerja bersama eksekutif untuk memproses tatanan pemerintahan dari waktu ke waktu, agar lebih baik. Saatnya kesejahteraan aparatur mendapatkan perhatian serius", ujar Rahmat menambahkan.