CARAPANDANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan evaluasi sistem pengamanan menjelang Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk merespons gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

"Nanti kami refreshing lagi jadi bahan evaluasi antara KPU dan sejumlah lembaga yang selama ini sudah kerja sama," kata Hasyim di Jakarta, Rabu.

"Sehubungan dengan adanya peristiwa ini, harus ada perbaikan kah atau evaluasi atau penguatan sistem atau apa yang menjadi kebijakan strategis nasional, KPU akan mengikuti itu," sambungnya.

Dia mengatakan data yang mereka pegang dijaga oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah punya wewenang.

Meski begitu, KPU akan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang kata Hasyim sudah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan menjaga data-data KPU.

Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyebut para peretas minta tebusan Rp 131 miliar atas tindak peretasan PDN.

Serangan ke PDN ini berdampak pada 210 data instansi. Salah satunya yakni gangguan di sistem keimigrasian.

Sejauh ini, lanjut Hasyim, KPU tidak mengalami adanya serangan atau peretasan atas data-data yang mereka pegang.

"Sepanjang yang saya ketahui dari Tim Pusdatin dari Tim Kesekjenan KPU, laporan yang kami terima alhamdulillah baik-baik saja tidak terkena itu," jelas Hasyim.