Setyo menegaskan, reformasi tata kelola haji bukan hanya soal administratif, tetapi juga upaya moral dan kemanusiaan. “Kami percaya, di bawah kepemimpinan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah, layanan haji 2026 akan berubah menjadi lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan jemaah,” pungkas Setyo. dilansir infopublik.id
KPK Sebut Transparansi Jadi Kunci Pengelolaan Layanan Haji 2026
Menyongsong pelaksanaan Ibadah Haji 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyelenggaraan haji
