CARAPANDANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Forum Perizinan Pengelolaan Ruang Laut di Jakarta, Selasa, sebagai upaya menyosialisasikan berbagai layanan administrasi dan jenis perizinan pengelolaan ruang laut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui program kelautan dan ruang laut memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan ekonomi biru.

Untuk mendukung upaya tersebut, ada tiga kebijakan program prioritas yang saat ini dilakukan, yaitu memperluas kawasan konservasi di laut, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melaksanakan pembersihan sampah di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

“Pemerintah menyadari sektor kelautan perikanan ke depan akan menjadi kekuatan ekonomi nasional jika kita kelola dengan baik. Oleh karena itu, sumber daya pesisir dan laut sebagai modal dasar pembangunan ekonomi kelautan harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis,” kata Victor.

Victor mengatakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut memiliki 21 jenis layanan administrasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, mulai dari perizinan dasar yang diberikan dalam bentuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) khususnya bagi aktivitas berisiko tinggi, serta berbagai layanan untuk perizinan usaha maupun non usaha.

Namun, menurut dia, masih banyak pengguna layanan yang belum mengetahui dan memahami jenis-jenis pelayanan perizinan mengenai pengelolaan ruang laut.

Oleh karena itu, ia berharap forum ini dapat menjadi momentum strategis bagi seluruh pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan demi perbaikan mutu layanan pengelolaan ruang laut.

Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas kelautan dan perikanan dari berbagai daerah, para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, dan organisasi masyarakat sipil.

Forum ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia.

“Tantangan dalam mengelola ruang laut ke depan sangat tinggi dan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, sinergi kolaborasi dan dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan,” ucap Victor.