Bantuan dari Kemensos selain untuk memenuhi kebutuhan dasar juga untuk pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas. Hal itu dimaksudkan agar PPKS tetap produktif hingga akhirnya dapat mandiri sekaligus mengentaskan kemiskinan di Indonesia. 

Skema keberlanjutan ekonomi bagi PPKS tersebut mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kemensos. “Kami melihat Kemensos memiliki peran sangat penting yang dapat membantu menyelesaikan persoalan dan mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya berharap besarnya bantuan Kemensos untuk Kabupaten Tangerang juga disertai  dengan pemberdayaan potensi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily. 

Sejalan dengan ungkapan Ace Hasan, data Badan Pusat Statistik  menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang  turun dari 9,2 % menjadi 6,9 %. Komisi VIII DPR RI menekankan bahwa pemutakhiran data penerima bantuan harus terus dilakukan agar bantuan yang diberikan ke masyarakat tepat sasaran. Tentunya hal ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Harus terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial," lanjut Ace Hasan.