CARAPANDANG - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Dede Yusuf merespons, jabatan menteri di Kemendikbudristek yang kini dipecah menjadi tiga. Mantan pimpinan Komisi X DPR ini pun menyoroti porsi anggaran oleh kementerian di bidang pendidikan tersebut. 

Namun, di satu sisi, Dede meyakini, anggota untuk kementerian yang membidangi pendidikan itu tidak akan memberatkan APBN. Karena, pada dasarnya Kemendikbud sudah memiliki anggaran yang cukup besar. 

"Tinggal kita berbicara porsi penganggarannya seperti apa. Enggak dong (tidak memberatkan APBN), karena kita berbicara 20 persen anggaran APBN itu hampir Rp700 triliun," kata Dede kepada RRI.co.id ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

Menurutnya, dari Rp700 triliun itu, ada anggaran sebesar Rp300 triliun lebih itu turun ke pemerintahan daerah. Yakni, berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pendidikan. 

"Nah ini, kemudian nanti Kemenikbud sendiri hanya mengelola Rp83-89 triliun. Artinya kalau dipecah kewenangan itu, sebagian larinya kan paling besar itu adalah BOS, lalu beasiswa," katanya, menjelaskan.

Nantinya anggaran pendidikan itu akan fokus diarahkan oleh pemerintah daerah. Sehingga, nantinya dipisahkan anggaran yang menjadi kewenangan segmen tersendiri. 

"Jadi menurut saya sebenarnya anggarannya ada, tinggal nanti pada pemetaannya kita bisa tahu. Kita bisa lihat pada saat perubahan APBN-P, mungkin di bulan Januari, Februari (2025)," ujar Dede.