CARAPANDANG – Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah disambut positif oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dia pun menaruh harapan dengan adanya kementerian ini pengelolaan haji dan umrah di Indonesia akan lebih baik.
“ Harapannya pengelolaan haji dan umrah bisa efektif dan kemudian terbebas dari tindakan-tindakan yang merugikan calon jemaah haji,” katanya di Bandung, Selasa, 26 Agustus 2025.
Selain pengelolaan haji semakin lebih baik, Dia pun berharap kementerian baru ini akan memiliki kebijakan baru yakni dengan menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati, Majalengka sebagai bandara penerbangan haji dan umrah.
“Harapannya Kertajati bisa dijadikan bandara haji dan umrah untuk wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah,” katanya.
Seperti diketahui pemerintah resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian baru ini diatur dalam RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025) ini.
Kementerian Haji dan Umrah ini, merupakan perubahan nama Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada awal pemerintahannya. BP Haji mendapat mandat untuk mengelola ibadah haji mulai 2026, menggantikan tugas yang selama ini dijalankan Kementerian Agama.
