CARAPANDANG - 

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menanggapi sorotan yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berlangsungnya Sidang Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Delegasi Indonesia di Sidang Komite HAM PBB sebelumnya mendapat pertanyaan terkait keterlibatan Jokowi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Din mengatakan hal itu menjadi salah satu bukti kuat adanya pelanggaran yang dilakukan.

"Itu salah satu bukti pada aspek penerapan HAM sehingga berhimpit dengan pelaksanaan Pemilu ya. Pak Jusuf Kalla menggunakan istilah merampas hak rakyat. Rakyat seharusnya bebas memilih tapi dipengaruhi oleh iming-iming, money politik, sembako dan intimidasi," katanya, saat ditanyai awak media di Kediaman Duta Besar Jepang untuk RI, pada Selasa malam, (19/3/2024).

Menurutnya, pemanfaatan organ-organ negara menjadi kesalahan fatal yang meruntuhkan kedaulatan rakyat.

Namun, dia mengatakan kedaulatan rakyat tidak hanya terkait dengan Pemilu sehingga persoalan tersebut perlu dihentikan. Jika tidak dihentikan, jelasnya, maka akan buruk sekali dan dikhawatirkan menyebabkan adanya kejahatan berkelanjutan (sustainable crime).

"Kejahatan yang berkesinambungan terhadap rakyat apalagi dengan politik dinasti yang pernah ternyata bukan hanya cawapres, calon bupati di Sleman membuat partai-partai politik bertekuk lutut, ada apa?," ujarnya.