Untuk itu, Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan melakukan media monitoring sekaligus mempublikasikan informasi dan edukasi kepemiluan secara masif agar maraknya informasi hoaks dapat diredam dengan berita kebenaran.

"Kami juga melakukan kolaborasi kepada stakeholder (pemangku kepentingan, red) terkait seperti Kemenkominfo, platform media sosial, media, dan konten kreator, dan juga membentuk gugus tugas pengawasan kampanye bersama KPI, KPU, dan Dewan Pers," ucap Herwyn.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menuturkan hoaks menjadi variabel titik rawan bagi di Pemilu 2024 dan menjadi tantangan.

Bagja menyebutkan pada pada tahun 2018 hingga 2022 terdapat 9.814 kategori hoaks.

Lalu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ada 922 isu hoaks dan sebanyak 557 kasus di antaranya di temukan pada periode Maret hingga Mei 2019, saat masa puncak pemilu.

Tak hanya itu, pada Pilkada 2020 dalam kerja sama Bawaslu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), tercatat 64 temuan isu hoaks.