CARAPANDANG - Pemimpin interim Bangladesh Muhammad Yunus, mengumumkan pemerintahannya akan meminta ekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dari India. Dalam pidato memperingati 100 hari masa kepemimpinannya, Yunus menegaskan komitmennya, dilansir dari AP News, Senin (18/11/2024).

Yunus mengatakan akan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas ratusan kematian selama pemberontakan mahasiswa. Yunus menyatakan, selain kematian akibat pemberontakan, pelanggaran hak asasi manusia lainnya selama pemerintahan Hasina juga akan diselidiki.

Pemerintah telah meminta Interpol mengeluarkan red notice untuk menangkap Hasina dan rekan-rekannya. Yunus bahkan telah berdiskusi dengan jaksa utama Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Karim Khan, agar kasus ini dapat ditindaklanjuti.

Ekstradisi Hasina diperkirakan akan menjadi tantangan bagi India, yang sebelumnya menjalin hubungan erat dengannya. Namun, Yunus menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menegakkan keadilan.

Selain itu, Yunus menyebut tugas terpenting pemerintah interimnya adalah menyelenggarakan pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih. Meski belum memberikan kejelasan waktu, ia menyatakan pemerintah akan melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk sistem pemilu.

Setelah reformasi selesai, peta jalan menuju pemilu akan diumumkan. Dalam upaya menciptakan konsensus politik, Yunus telah berdialog dengan berbagai partai politik.